Tan Malaka melihat kemajuan umat manusia harus melalui tiga tahap: Dari "logika mistika" lewat "filsafat" ke "ilmu pengetahuan" (sains). Dan selama bangsa Indonesia masih terkungkung oleh "logika mistika" itu, tak mungkin ia menjadi bangsa yang merdeka dan maju. Madilog merupakan jalan keluar dari '"logika mistika" dan imbauan seorang nasionalis sejati buat bangsanya untuk keluar dari keterbela…
Kasus hukum menjadi masalah yang sering kali tidak terhindarkan dan sangat dekat dengan kehidupan kita. Kesamaan di hadapan hukum adalah harapan para pencari keadilan. Menjadi ironi ketika hukum diibaratkan seperti sebilah pisau yang tajam sekali ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Masih mungkinkah keadilan dinikmati oleh masyarakat kecil? Bisakah palu hakim dipegang oleh keadilan itu sendiri, buk…
Setiap manusia berhak terpenuhi hak asasinya. Terlepas dari keadaan seseorang, baik warna kulit, status sosial, agama dan keyakinan, pendidikan, maupun ekonominya. Mengapa? Hal ini karena hak asasi manusia merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan dan dibawa semenjak lahir. Dengan demikian, setiap orang, baik yang bersuku Jawa, Minang, Dayak, ataupun Melay…
UUD 1945 adalah salah satu penciptaan terbesar dalam sejarah ketatanegaraan kita. Dibuat dalam suasana kungkungan militerisme Jepang, tetapi tidak dengan sendirinya bersifat militeristik. Konstitusi kita itu kemudian menjadi fondasi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sayangnya, tidak semua praktik ketatanegaraan dan pemerintahan kita menjiwai nilai dan semangat UUD 1945. Bahkan, UUD 1945 …
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian integral dari sistem transportasi nasional, sektor ini memiliki potensi dan peran strategis dalam mencapai tujuan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas, serta mendukung pembangunan eko…
Ketidaktahuan masyarakat dalam masalah kewarganegaraan dan kurang penjelasan dari aparat pemerintah sering me nimbulkan kesimpangsiuran serta penyimpangan. Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia ini masalah kewarganegaraan dari segi teori maupun praktek: proses untuk menjadi warga negara Indonesia-khu susnya cara memperoleh dan penyebab kehilangan kewar ganegaraan Indonesia, bukti …
Ensiklopedi Hukum Islam ini terdiri dari 6 jilid, mencapai 2.206 halaman, dan memuat 846 entri. Disusun berdasarkan alfabetis, Jilid 1 dari huruf A hingga F, jilid 2 dari F hingga I. jilid 3 dari I hingga M, jilid 4 dari M hingga P, jilid 5 dari Q hingga T, dan jilid 6 dari T hingga Z. Pada jilid terakhir dilengkapi dengan indeks dan daftar referensi. Ensiklopedi ini disusun oleh mereka yang ah…
Buku ini, sebagai terjemahan lengkap dari kitab "Fighuz Zakat" oleh Dr. Yusuf Qardawi, diakui sebagai karya baku yang mendalam mengenai hukum zakat. Sebagai kitab pertama yang komprehensif, buku ini merinci secara luas dan mendalam aspek-aspek hukum zakat, mulai dari zakat pribadi, karyawan, profesi, hingga zakat lembaga dan perusahaan. Pembahasannya mencakup beragam konteks, termasuk "zakat pe…
"Buku 'Undang-Undang Keormasan dan Pemilihan Umum: Edisi Lengkap' adalah kelanjutan dari edisi sebelumnya yang telah diterbitkan, dengan tambahan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang relevan. Tujuannya adalah untuk membantu para Negarawan, Politikus, Tokoh Masyarakat, dan masyarakat umum memahami isi perundang-undangan yang penting ini, yang akan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi …
Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai…
sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakin sosiologi dan hukum